WONOSOBO — Dalam upaya meningkatkan kualitas serta kuantitas pengelolaan dana umat, Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) Jawa Tengah menggelar agenda strategis yang bertepatan dengan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil). Acara bertajuk “Sosialisasi KL RSMA di Karesidenan Kedu Raya, Optimalisasi Penghimpunan Zakat di RSMA” tersebut diselenggarakan secara tatap muka di Rumah Sakit (RS) PKU Muhammadiyah Wonosobo pada hari Sabtu (16/5/2026).
Kegiatan yang mengusung misi kemanusiaan dan penguatan institusi ini secara khusus dihadiri oleh jajaran penting di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah. Tercatat hadir dalam acara tersebut para perwakilan MPKU Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) serta jajaran Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah ‘Aisyiyah (RSMA) se-Karesidenan Kedu Raya. Kehadiran para pemangku kebijakan ini menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk terus bersinergi menebar manfaat. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman secara komprehensif terkait sosialisasi optimalisasi penghimpunan zakat di lingkungan RSMA agar menjadi lebih efektif dan transparan.
Manajer Area Lazismu Jawa Tengah, Suprapto, hadir secara langsung sebagai pemateri utama. Dalam sesi pemaparannya, ia membeberkan korelasi erat antara tingkat kesadaran beramal masyarakat dengan upaya pengentasan kemiskinan nasional. Ia memaparkan secara tidak langsung bahwa berdasarkan rilis data dari Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat tren yang sangat positif di mana gambaran grafik kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan yang berjalan secara bersamaan dengan naiknya angka penghimpunan zakat secara nasional.
Meskipun tren makro tersebut menunjukkan arah yang menggembirakan, Suprapto menegaskan bahwa masih terdapat kelemahan mendasar dalam proses distribusi atau tasaruf di lapangan. Banyak pengelola lembaga amil yang dinilai masih sekadar berfokus pada penyelesaian penyaluran administratif semata tanpa mengevaluasi hasil akhirnya.
“Problem utama yang muncul saat ini adalah bahwa dalam tasaruf, kita masih terlalu mengedepankan angka output. Namun, kita belum bisa menyampaikan besaran outcome secara terukur, yakni bagaimana sebenarnya dampak nyata dari tasaruf zakat tersebut bagi perbaikan kehidupan para penerima manfaat,” tegas Suprapto di hadapan seluruh peserta Rakerwil MPKU.
Lebih lanjut, ia menyoroti urgensi terkait aspek akuntabilitas institusi. Suprapto mengingatkan bahwa setiap pengelola memiliki tanggung jawab moral yang besar kepada para muzaki. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa perlunya ditingkatkan tertib laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk nyata akuntabilitas pengelolaan keuangan, sehingga Lazismu akan semakin mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat luas.
“Laporan pertanggungjawaban tersebut juga harus tersampaikan kepada masyarakat dengan aksen yang mudah dipahami, sehingga transparansi informasi benar-benar terwujud di lapangan,” tambahnya.
Sesi sosialisasi ini berjalan dinamis dan ditutup dengan sesi diskusi yang interaktif. Seorang peserta menanyakan perihal dinamika regulasi di tingkat daerah. Ia bertanya bagaimana solusi jika terdapat kebijakan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) yang bermaksud meniadakan Kantor Layanan (KL) di Amal Usaha Muhammadiyah bidang Kesehatan (AUM Kes), sehingga fungsi KL dirasa cukup dipusatkan di tingkat PCM saja.
Menanggapi keresahan tersebut, Suprapto memberikan pencerahan administratif yang jelas. “Dalam ketentuan yang ada, sebenarnya sudah cukup rinci diatur mengenai bagaimana mekanisme pembentukan KL AUM Kes dan berapa persentase hak kelolanya,” jawab Suprapto.
Melalui acara sosialisasi ini, MPKU dan Lazismu menaruh harapan besar agar sinergi kelembagaan di Karesidenan Kedu Raya semakin kukuh, sehingga gerakan zakat Muhammadiyah mampu memberikan manfaat yang jauh lebih luas dan berdampak nyata bagi kesejahteraan umat.