Semarang — Lazismu Jawa Tengah bersama Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah (LPHU) Muhammadiyah menggelar Sosialisasi Pengelolaan DAM Muhammadiyah di Balai Diklat Kota Semarang, Sabtu (18/4/2026). Kegiatan ini menjadi forum penting untuk memperkuat pemahaman, keseragaman tata kelola, serta kesiapan struktur Muhammadiyah dalam mengelola DAM secara terintegrasi, profesional, dan sesuai ketentuan syariah.
Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dan pimpinan, di antaranya Wakil Ketua LPHU Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Thohir Luthfi; Direktur Fundraising Lazismu Pusat, Mochammad Sholeh Farabi; Wakil Ketua Badan Pengurus Lazismu Pusat, Barry Adhitya; Wakil Sekretaris II Lazismu Jawa Tengah, Ir. Akhmad Zaeni; Manager Area Lazismu Jawa Tengah, Suprapto; serta Ketua Badan Pengurus dan Manajer Lazismu daerah se-Jawa Tengah.
Sosialisasi ini dilaksanakan untuk membahas pengelolaan DAM oleh Lazismu, sekaligus memberikan penegasan mengenai arah kebijakan Persyarikatan Muhammadiyah dalam penyelenggaraan layanan DAM di Indonesia. Pembahasan juga diperkuat dengan materi presentasi yang menjelaskan aspek regulasi, teknis pelaksanaan, hingga tantangan distribusi daging hasil penyembelihan.
Dalam paparannya, Mochammad Sholeh Farabi menjelaskan bahwa ketentuan hewan hadyu mengacu pada regulasi yang berlaku. Ia menyebut bahwa berdasarkan ketentuan yang dirujuk, hewan hadyu mencakup kambing dan unta. Namun, dalam praktik yang berkaitan dengan kebijakan pelaksanaan, jenis hewan yang dibahas lebih mengerucut pada kambing.
Farabi juga menyampaikan bahwa Kementerian Haji mendorong Muhammadiyah untuk dapat melaksanakan pengelolaan DAM di Indonesia. Menurut dia, peluang tersebut harus dijawab dengan kesiapan sistem, tata kelola, dan pelayanan yang akuntabel. Ia menambahkan bahwa tantangan teknis, termasuk keterbatasan fasilitas cold storage, menjadi salah satu hal yang harus diperhitungkan secara serius.
“Cold storage tidak cukup untuk mengawetkan daging dalam skala besar. Karena itu, pelaksanaan DAM harus dirancang dengan sistem distribusi yang matang, efektif, dan benar-benar terukur,” ujar Farabi.
Sementara itu, Thohir Luthfi menekankan pentingnya pelaksanaan DAM secara struktural melalui Persyarikatan Muhammadiyah. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar pelayanan berjalan tertib, satu komando, serta terhindar dari berbagai prasangka di tengah masyarakat.
“Untuk meredam fitnah, maka pelaksanaan harus dilakukan secara struktural Persyarikatan. Jika dilaksanakan sendiri-sendiri, kontrolnya akan sulit. Karena itu, harus ada pengelolaan yang rapi, termasuk dalam penetapan satu harga,” tegas Thohir.
Ia menambahkan bahwa model pelaksanaan secara terstruktur akan memudahkan pengawasan dan memastikan amanah jamaah dapat dikelola dengan baik. Secara tidak langsung, ia juga mendorong Lazismu agar menunjukkan kapasitas kelembagaannya dalam mengelola layanan DAM secara optimal dan terpercaya.
Wakil Sekretaris II Lazismu Jawa Tengah, Ir. Akhmad Zaeni, dalam arahannya menegaskan bahwa pengelolaan DAM tidak hanya membutuhkan kesiapan administratif, tetapi juga komitmen kelembagaan yang kuat dari seluruh unsur Lazismu. Menurutnya, Jawa Tengah harus mengambil peran aktif dalam menyiapkan sistem layanan yang memudahkan jamaah, mulai dari sosialisasi, mekanisme pembayaran, hingga pelaporan penyembelihan dan distribusi.
Ia menilai, penguatan koordinasi antara Lazismu, LPHU, dan pihak terkait menjadi kunci agar layanan DAM dapat berjalan sesuai syariah sekaligus menjawab kebutuhan umat. Arahan tersebut mempertegas pentingnya sinergi wilayah dan daerah dalam menyusun langkah-langkah teknis yang aplikatif.
Manager Area Lazismu Jawa Tengah, Suprapto, bersama para ketua badan pengurus dan manajer Lazismu daerah se-Jawa Tengah juga mengikuti kegiatan ini sebagai bagian dari penguatan kapasitas kelembagaan. Kehadiran mereka menunjukkan keseriusan Lazismu dalam menyiapkan layanan DAM yang terstandar dan mampu dijalankan hingga tingkat daerah.
Melalui sosialisasi ini, Lazismu dan LPHU Muhammadiyah berharap pengelolaan DAM dapat dilaksanakan secara lebih terarah, profesional, dan amanah. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum untuk membuktikan bahwa Muhammadiyah, melalui Lazismu, mampu menghadirkan layanan DAM yang tertib, sesuai regulasi, dan memberi kemudahan bagi jamaah. Dengan sinergi yang kuat, pengelolaan DAM diharapkan tidak hanya berjalan baik, tetapi juga memperkuat kepercayaan umat terhadap pelayanan Persyarikatan.