Di tengah peta dunia yang sedang bergolak, Mesir berdiri di posisi geopolitik yang sangat unik sekaligus rumit. Negeri Piramida ini seolah dikepung oleh “cincin api” konflik yang tak kunjung padam. Di perbatasan selatan, ada Sudan yang tengah membara akibat perang saudara; di sisi barat, Libya masih berjuang mencapai kestabilan; di seberang laut Merah, Yaman terus bergolak; dan tentu saja di timur laut, Mesir berbatasan langsung dengan pusaran konflik paling sensitif, yakni Palestina dan Israel. Namun, di tengah himpitan wilayah konflik tersebut, Mesir tetap memilih peran yang mulia sebagai “tulang punggung” dan rumah besar bagi jutaan jiwa yang terusir dari tanah kelahirannya.
Dunia sering kali luput menyadari beban kemanusiaan raksasa yang sedang dipikul oleh Mesir. Berdasarkan data terbaru dari Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dan pemerintah setempat, Mesir saat ini menampung sekitar 9 juta warga asing yang terdiri dari migran dan pengungsi dari 133 negara. Angka ini setara dengan hampir sembilan persen dari total populasi penduduk Mesir. Komposisi terbesar datang dari Sudan yang mencapai empat juta jiwa, disusul oleh jutaan warga Suriah, Yaman, Libya, dan tentu saja komunitas Palestina yang sudah lama berbaur di sana. Mereka datang membawa trauma perang, dan Mesir menyambutnya dengan tangan terbuka.
Hal yang paling istimewa dari Mesir adalah cara mereka memanusiakan para pengungsi. Berbeda dengan banyak negara lain yang menempatkan pencari suaka di dalam tenda-tenda darurat yang terisolasi pagar kawat berduri, Mesir menerapkan kebijakan tanpa kamp pengungsi (no-camp policy). Filosofi mereka adalah persaudaraan. Para pengungsi ini dianggap sebagai tamu dan saudara yang diintegrasikan langsung ke tengah masyarakat. Mereka tinggal di rumah-rumah yang disediakan pemerintah Mesir secara gratis, atau ada yang menyewa rumah, tinggal bertetangga dengan warga lokal, serta mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang setara dengan warga negara Mesir. Meskipun ekonomi Mesir sendiri sedang tertekan dengan inflasi yang tinggi, rakyatnya tetap berbagi ruang hidup dan lapangan kerja, memegang teguh prinsip “satu roti dibagi dua”.
Namun, di balik keramahan tersebut, sering muncul kesalahpahaman internasional mengenai peran Mesir dalam penyaluran bantuan ke Gaza, Palestina. Narasi yang beredar kerap menyudutkan seolah-olah Mesir menutup diri atau mempersulit masuknya bantuan. Hal ini diluruskan secara tegas oleh Wakil Kepala Perwakilan RI di Mesir, Bapak M. Zaim A. Nasution saat menerima delegasi Lazismu bersama Poroz di Kantor Kedutaan Besar Mesir. Beliau menyatakan fakta lapangan bahwa pemerintah Mesir tidak pernah mempersulit bantuan kemanusiaan. Hambatan utama justru datang dari pihak Israel. Perlu dipahami bahwa Pintu Gerbang Rafah memiliki dua lapis: pintu yang dikelola Mesir dan pintu di sisi Palestina yang kini dikuasai penuh oleh militer Israel.
Bapak Zaim Nasution menjelaskan bahwa pintu di sisi Mesir selalu terbuka untuk bantuan. Namun, di pintu kedua yang dikuasai Israel, prosedur pemeriksaan dilakukan dengan sangat ketat, lambat, dan sering kali tidak masuk akal. Truk-truk bantuan kerap dipaksa memutar jalur sejauh 180 kilometer menuju titik pemeriksaan yang ditentukan Israel sebelum diizinkan kembali mendekati gerbang masuk. Birokrasi yang berbelit dan “memutar” inilah yang menyebabkan bantuan menumpuk di perbatasan, bukan karena keengganan Mesir untuk membantu saudara-saudaranya di Palestina.
Di sisi lain, meskipun memiliki semangat solidaritas yang tinggi, kapasitas pemerintah Mesir tetaplah memiliki batas. Dr. Rahmat Aming, diplomat Indonesia di Kedutaan Indonesia Mesir, menyoroti bahwa sistem kesehatan dan infrastruktur sosial di Mesir kini sedang diuji hebat akibat lonjakan pengungsi dan korban luka yang dievakuasi dari Gaza. Oleh karena itu, Dr. Rahmat menegaskan bahwa pemerintah Mesir sangat terbuka dan justru berharap adanya dukungan aktif dari negara sahabat maupun lembaga sosial internasional. Kebutuhan yang paling mendesak saat ini bukan hanya makanan, melainkan unit ambulans untuk evakuasi, peralatan medis canggih, dan stok obat-obatan yang cepat menipis. Bantuan dari luar negeri menjadi krusial untuk menopang fasilitas kesehatan Mesir yang mulai kewalahan.
Merespons kondisi tersebut, Lazismu sebagai bagian dari Poroz mengambil langkah strategis dengan menggandeng mitra lokal di Mesir, yaitu Gazze Destek Derneği (GDD). Pemilihan GDD sebagai mitra sangat krusial karena lembaga ini didirikan dan dikelola langsung oleh diaspora Palestina yang bermukim di Mesir, sehingga memiliki ikatan emosional dan daya juang selayaknya saudara kandung sendiri. Namun, GDD tidak bekerja sendirian atau sembarangan. Sesuai dengan regulasi ketat yang berlaku, seluruh bantuan kemanusiaan yang dikelola oleh GDD maupun lembaga kemanusiaan internasional lainnya yang beroperasi di Mesir, wajib terintegrasi satu pintu dengan Bulan Sabit Merah Mesir (Al-Hilal Al-Ahmar Al-Misri).
Integrasi dengan Bulan Sabit Merah Mesir ini adalah kunci utama keberhasilan penyaluran bantuan. Sebagai otoritas resmi yang ditunjuk negara, Bulan Sabit Merah Mesir bertindak sebagai koordinator pusat yang mengatur lalu lintas logistik menuju gerbang Rafah. Dengan menyalurkan bantuan melalui GDD yang terintegrasi dengan Bulan Sabit Merah, kita memastikan bahwa bantuan dari masyarakat Indonesia legal, terdata, dan masuk dalam konvoi prioritas resmi negara. Sinergi antara Lazismu, Poroz, GDD, dan Bulan Sabit Merah Mesir ini adalah bentuk diplomasi kemanusiaan yang komprehensif: efisien secara logistik karena pengadaan barang dilakukan di Mesir, aman secara prosedur, dan tepat sasaran hingga ke tangan warga Palestina yang membutuhkan.
Ditulis oleh Agus Miswanto, MA
Aggota Delegasi Lazismu Join Action for Palestine 4, Dewan Pengawas Syariah Lazismu Jateng, Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang (UNIMMA).